Bimtek SAKIP LAKIP

Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek SAKIP LAKIP Tema Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

SAKIP LAKIP 

Dalam mewujudkan Good Governance yang akuntabilitas dan tranparasnsi lingkungan pemerintahan, mengharuskan setiap pengelola keuangan kepala satker/kepala SKPD/OPD di tuntut menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam cakupan lebih luas dan tepat waktu. Audit keuangan SKPD yang mengacu pada UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, PP No 12 tahun  2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah dan ditindaklanjuti PP No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan dalam bentuk SAKIP dan LAKIP yang ditujukan kepada semua pimpinan instansi pemerintahan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Baca juga: Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pejabat yang bersangkutan pada akhir anggaran yang telah dilaksanakan. Untuk pemantauan pelaksanaannya, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar disampaikan kepada pejabat atasan langsung yang berwenang dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bersamaan dengan penyampaian LAKIP Tahun Anggaran yang telah dilaksanakan.

Penyelenggara Bimtek SAKIP LAKIP

Sehubungan hal tersebut, maka Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah ( LPMKP2D ) didukung oleh narasumber dari Kemendagri RI & BPKP Pusat bersedia membantu Aparat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja para Anggota DPRD/SETWAN, Kepala SKPD/OPD melalui Bimtek Nasional dengan tema: “Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” Yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK NASIONAL TAHUN 2020

Mengingat Bimtek ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, undangan ini kami tujukan kepada Seluruh Anggota DPRD/SETWAN serta Kepala  SKPD/OPD terkait, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr(i) berkenan hadir atau menunjuk utusannya sebagai peserta dalam Bimtek ini.

Adapun biaya Bimtek ini dibebankan kepada APBD masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor Telp./Fax : (021) 21478776 HP. 081321892123 / 0811899770.

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Jadwal Kegiatan Lainnya Silahkan Klik Disini…..

INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA BIMTEK NASIONAL

Kegiatan Bimtek Nasional Dapat Dilaksanakan di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Sesuai Permintaan Calon Peserta Bimtek/Diklat.

Seperti: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Manado, Palu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Kupang, Ambon dll.

Tema dan Materi Bimtek lainnya….