Bimtek Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Info Jadwal Bimtek Gender Terbaru – Bimtek Peran Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mencegah dan menangani kekerasan ini, di antaranya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

Namun demikian, keberhasilan implementasi berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada peran aktif aparatur pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aparatur daerah memiliki posisi strategis dalam melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak serta mengembangkan sistem layanan yang responsif terhadap kasus kekerasan berbasis gender.

Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran aparatur pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis HAM.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender serta dampaknya terhadap korban.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Menguatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
4. Mendorong penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender dan ramah anak.
5. Meningkatkan kesadaran dan sensitivitas gender dalam pelayanan publik.

Peserta

Peserta Bimtek adalah aparatur dari OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah, seperti:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dinas Sosial
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pendidikan
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Bappeda
7. Aparat kecamatan dan kelurahan/desa

Metode

1. Ceramah interaktif dan presentasi materi
2. Diskusi kelompok dan studi kasus
3. Simulasi penanganan kasus
4. Evaluasi pemahaman peserta

Baca juga: Bimtek Analisis Gender dan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement (GBS)

Penyelenggara Bimtek Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Berkaitan hal tersebut, maka Lembaga Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( LPPSDM ) didukung oleh narasumber dari Kemendagri RI. ,KemenPPPA serta yang ahli dan berkompeten bersedia membantu Aparat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja para Anggota DPRD/SETWAN, Kepala SKPD/OPD melalui Bimtek Nasional dengan tema: “Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender” Yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK NASIONAL

Mengingat Bimtek ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, undangan ini kami tujukan kepada Seluruh Para Tim PKK dan Dharma Wanita beserta SKPD/OPD terkait, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr(i) berkenan hadir atau menunjuk utusannya sebagai peserta dalam Bimtek ini. Adapun biaya Bimtek ini dibebankan kepada APBD masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor Telp./Fax : (021) 21478776 HP. 081321892123 / 0811899770.

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA BIMTEK NASIONAL

Kegiatan Bimtek Nasional Dapat Dilaksanakan di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Sesuai Permintaan calon peserta.

Seperti: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Manado, Palu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Kupang, Ambon dll.

Tema dan Materi Bimtek Gender lainnya….